Miris, Pemda Flotim Pangkas Beasiswa 355 Mahasiswa Kurang Mampu di IKTL Waibalun

LARANTUKA-NTT EXPRESS- Kabar memprihatinkan bagi 355 mahasiswa kurang mampu yang selama ini menempuh pendidikan di Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka (IKTL), Kelurahan Waibalun, Kabupaten Flores Timur (Flotim), NTT. Pasalnya, beasiswa yang selama ini digelontorkan Pemda Flotim untuk membantu biaya pendidikan, kini dipangkas.

 

Hal ini diungkapkan anggota fraksi PDIP DPRD Flotim, Vicki Bethan, Jumat 31 Maret 2023. 

 

 

Menurut Vicki, pemangkasan beasiswa untuk anak kurang mampu itu diketahuinya saat pembahasan APBD murni 2023. 

 

"Saat masuk ke pembahasan setda, saya temukan pada dokumen kesra ternyata dari Rp 2 miliar yang dipangkukan sudah dipangkas, tersisa Rp 270 juta. Saat itu di forum, saya pertanyakan. Dan, benar dikurangi, yang semestinya dari 355 mahasiswa sisa 51 mahasiswa," ungkapnya. 

 

 

Dalam forum, kata dia, pemda berjanji akan meninjau kembali pemangkasan itu. Hasilnya, Pemda tetap mau membiayai 355 mahasiswa, tapi angkanya dipangkas dari Rp 5 juta menjadi Rp 1 juta pertahun.

 

"Karena dipangkas maka anggaran Rp 2 miliar, sisanya hanya Rp 355 juta," katanya.

 

 

Ia mengaku prihatin dengan kebijakan itu, karena 355 mahasiswa itu berlatar belakang keluarga tidak mampu yang selama lima tahun terakhir dibantu pemda melalui beasiswa. 

 

"Saya kuatir, karena dampaknya sudah pasti mereka kesulitan di semester berikut. Dari Rp 5 juta ke Rp1 juta, bagi mereka sangat berat," ujarnya. 

 

"Mahasiswa ini anak-anak petani dan warga asli Flotim. Jika tidak disuport pemda, maka mereka tidak ada kesempatan untuk kuliah. Mereka terancam cuti atau bisa drop out," sambungnya. 

 

 

Pemangkasan beasiswa itu, menurut dia, berdampak juga bagi masyarakat sekitar yang sedang tumbuh kembang dengan usahanya di wilayah kampus. 

 

"Seperti dagangan atau kantin, juga kos -kosan, semua mangalami penurunan yang sangat signifikan pasca beasiswa dipangkas," katanya.

 

 

Ia berharap beasiswa itu bisa dikembalikan, karena tidak ada hal urgen yang dihadapi pemda yang akhirnya memilih mengorbankan mahasiswa kurang mampu. 

 

"Saya sesalkan, kenapa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tidak memberi input ke penjabat bupati terkait dampak ikutan. Masyarakat kita banyak yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga kesempatan kuliah ini, jangan kita hentikan. Ketika beasiswa dikurangi maka menjadi beban bagi orangtua meraka," tandasnya. (nex/01/ok)