• Minggu, 25 September 2022

BOP LBF Klaim Bowosie di MABAR, AMPB Kupang Geruduk Mapolda dan Kantor DPRD NTT

- Rabu, 11 Mei 2022 | 02:14 WIB
Pose bersama sejumlah anggota Aliansi Mahasiswa Peduli Bowosie (AMPB) - Kupang usai aksi. (Foto : Istimewa)
Pose bersama sejumlah anggota Aliansi Mahasiswa Peduli Bowosie (AMPB) - Kupang usai aksi. (Foto : Istimewa)

NTT Express, Kupang - Aliansi Mahasiswa Peduli Bowosie (AMPB) - Kupang menggelar aksi unjuk rasa (demonstrasi damai) sehubungan dengan menyikapi polemik kawasan hutan Bowosie di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin, 09 Mei 2022.

Diketahui, Aliansi Mahasiswa Peduli Bowosie (AMPB) - Kupang terdiri atas beberapa OKP yaitu PERMMABAR - Kupang, PERMMAI - Kupang, FMN, TAMISARI - Kupang, SERUNI dan PEMBARU - Kupang.

Pantauan media ini, massa aksi dari AMPB itu kurang lebih berjumlah 50-an orang. Long march dimulai dari Taman Nostalgia menuju Mapolda NTT kemudian ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT.

Usai aksi beberapa jam di depan Mapolda NTT, massa aksi kemudian menuju ke Kantor DPRD NTT. Tepat di depan pintu masuk kantor DPRD NTT, sejumlah orator menyampaikan poin-poin alasan keberatan atas monopoli hutan Bowosie oleh BOP-LBF di Labuan Bajo itu.

Baca Juga: Konflik Bowosie, Oan Putra : Aksi Protes Paulinus Jek Buntut Dari Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Humanis

Koordinator Lapangan (Korlap) “Hargensius Yen” dengan penuh tegas mengungkapkan beberapa data bahwa “Dalam Dokumen berjudul Maximizing Finance for Development : Leveraging the Private Sector for Growth and Sustainable Development (Washington DC, 19 September 2017) yang dipersiapkan oleh the World Bank Group untuk pertemuan Development Committee Meeting pada 14 Oktober 2017 di Bali”.

Lanjut Hargens, “Dokumen itu menjelaskan bahwa Indonesia salah satu dari sembilan negara pilot atau percontohan (diantaranya : Kamerun, Cote D’Ivoire, Mesir, Indonesia, Irak, Jordania, Kenya, Nepal, dan Vietnam) yang fokus melaksanakan skema Bank Dunia dalam mengatasi krisis yakni proyek infrastruktur. Semua negara yang disebutkan itu menjadi wilayah target eksport kapital milik imperialis melalui utang dana investasi”.

“Ini salah satu poin kesepakatan pada forum IMF-WB Annual Meeting 2017 (AM 2017), bahwa Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia untuk melaksanakan program pembangunan pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan yang dituangkan dalam Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project, ITDP) atau Pengembangan Infrastruktur Terpadu untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat P3TB)”, tegas Hargens.

Baca Juga: Pertemuan TWG KTT G20 di Labuan Bajo Bahas Lima Pilar Aksi Pemulihan Wisata Global

Artinya, “kami sungguh memahami upaya Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan taraf sosial dengan mengoptimalkan pengelolaan pariwisata, termasuk di wilayah Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat). Di atas semuanya itu tidak boleh ada penindasan, monopoli penguasaan tanah, apalagi perampasan. Pemerintah harus bertindak adil, bijaksana dan melakukan pendekatan yang humanis dengan rakyat”, tutup Hargens.

Halaman:

Editor: Isidorus Andi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sebelum Terlambat, Kenali Gejala Gangguan Pada Ginjal

Selasa, 13 September 2022 | 09:38 WIB

Mangkok Ayam Jago Lagi Trending, Ada Apa?

Senin, 12 September 2022 | 09:18 WIB
X