13 ASN menang, Fraksi Demokrat Meminta Bupati Hery Melaksanakan Putusan PTUN

- Kamis, 1 Desember 2022 | 07:55 WIB
Anggota DPRD kabupaten Manggarai, Fraksi partai Demokrat, Silvester Nado (foto :istimewa)
Anggota DPRD kabupaten Manggarai, Fraksi partai Demokrat, Silvester Nado (foto :istimewa)

nttmediaexpress.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan upaya hukum terhadap keputusan Bupati Herybertus G.L Nabit yang dinilai tidak adil.

Pernyataan tersebut, disampaikan melalui pendapat akhir Partai Demokrat terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggari Tahun Anggaran 2023, saat sidang Paripuna DPRD Manggarai, Rabu 30 November 2022.

Anggota DRPD Fraksi Demokrat, Silvester Nado, memberikan apresiasi terhadap ASN yang di nonjob sebab perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan membuahkan hasil.

Baca Juga: Perumda Tirta Komodo Ruteng Bertekad Menjaga Alam dan Merawat Sumber Mata Air Demi Anak Cucu

13 ASN yang di nonjob dikabarkan menang setelah mereka melakukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.

Silvester Nado, juga mengapresiasi putusan hakim yang dinilainya telah memenuhi rasa keadilan.

Fraksi Demokrat berharap bupati punya itikad baik atau menjalankan putusan PTUN dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati.

Baca Juga: Mendagri Terbitkan SK Pengesahan Wakil Bupati Manggarai Timur Siprianus Habur

“Dengan demikian nama baik saudara-saudara kita ini sudah dipulihkan melalui keputusan tersebut. Mewujudkan rasa keadilan terkadang memang membutuhkan perjuangan. Untuk itu kita berharap itikat baik dari Bupati Manggarai untuk menjalankan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang tersebut,” kata Sil Nado, dilansir dari HariaNTT.com

Sil menyampaikan, Partai Demokrat berpendapat bahwa hendaknya keputusan perkara di PTUN ini menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintah daerah. Bahwa dalam mengambil keputusan harus memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Halaman:

Editor: Risaldus Barut

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Desa Mata Wae Dalam Bingkai Toleransi

Selasa, 27 Desember 2022 | 17:02 WIB
X