GMNI Sikka Nilai Pemerintah Daerah Tidak Serius Urus Kelangkaan Minyak Tanah

- Senin, 28 November 2022 | 21:33 WIB
GMNI Sikka Nilai Pemerintah Daerah Tidak Serius Urus Kelangkaan Minyak Tanah (Risal Barut)
GMNI Sikka Nilai Pemerintah Daerah Tidak Serius Urus Kelangkaan Minyak Tanah (Risal Barut)

nttmediaexpress.com - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sikka mendesak Pemerintah Daerah kabupaten Sikka agar serius menyikapi kelangkaan minyak tanah yang saat ini alami oleh masyarakat.

Ketua DPC GMNI Sikka, Yohanes Maro, menjelaskan sudah 3 (tiga) bulan kabupaten Sikka mengalami krisis minyak tanah dan puncaknya kini menjelang hari raya natal dan awal tahun baru 2023.

Dijelaskan bahwa kelangkaan minyak di Sikka bukan merupakan baru pertama kali terjadi. Hampir setiap tahun Kabupaten Sikka selalu mengalami kelangkaan minyak tanah.

Baca Juga: Zulfan Lindan Sebut Surya Paloh Tidak Paham Ideologi

Problem kelangkaan minyak tanah menjadi persoalan serius sebab masyarakat Kabupaten Sikka pada umumnya masih menggunakan minyak tanah untuk keperluan rumah tangga dan lain lain.

"Hampir di setiap agen dan pangkalan mengalami kekurangan pasokan minyak tanah. Akibatnya banyak masyarakat tidak terpenuhi kebutuhannya akan minyak tanah. Kita tahu bahwa krisis ini bukan baru pertama kali terjadi di Sikka. Hampir tiap tahunnya kelangkaan minyak tanah tetap terjadi di nian tanah", Ungkap Yohanes.

Menurut Yohanes, Seharusnya pengalaman kelangkaan minyak tanah ditahun sebelumnya dijadikan pelajaran bagi pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Baca Juga: Presiden Jokowi Serahkan Bonus Apresiasi bagi Atlet ASEAN Paragames Ke-11

Pemerintah Kabupaten Sikka terkesan menutup mata dengan persoalan yang terjadi sebab tidak pernah ada solusi yang konkrit untuk megatasi persoalan yang ada.

GMNI Sikka pun mendesak Pemda untuk segera mengevaluasi dan mencari solusi terhadap masalah kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Kabupaten Sikka.

"Seharusnya pengalaman-pengalaman kelangkaan minyak tanah di periode-periode sebelumnya menjadi evaluasi pemerintah. Tugas pengawasan terhadap persediaan, distribusi dan harga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pemerintah barulah mengambil peran ketika sudah terjadi krisis seperti ini. Pemda sikka harus bertangjawab atas kondisi yang menyesengsarakan masyarakat ini", desak Yohanes.

Halaman:

Editor: Risaldus Barut

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Desa Mata Wae Dalam Bingkai Toleransi

Selasa, 27 Desember 2022 | 17:02 WIB
X