NTTExpress - Potensi kerawanan Pemilu 2024 dapat terjadi dari berbagai aspek, daripada itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sedang menyusun data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik Media Sosial yang dinilai akan menjadi ancaman.
Ancaman tersebut salah satunya berasal dari media sosial. Untuk itu, Bawaslu sedang melakukan langkah-langkah cepat dan tepat untuk mengantisipasi potensi polemik pada pemilu serentak 2024.
"Saat ini kami sedang menyusun Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Tematik Media Sosial, termasuk polarisasi politiknya. Tunggu saja, akan diluncurkan tahun ini," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Hal tersebut dilakukan karena berdasar analisa Bawaslu, yang menilai itu salah satu yang mengancam Pemilu 2024.
Ia menyatakan salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu dalam konteks pencegahan adalah memetakan daerah yang termasuk rawan pada Pemilu 2024.
"Kami bikin Indeks Kerawanan Pemilu 2024 sehingga kita punya kesigapan menghadapi situasi-situasi yang dimungkinkan akan terjadi pada 2024. salah satunya hoaks di media sosial," papar Lolly yang menjabat Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu RI ini.
Terkait model pengawasan melalui Gerakan Sadar Demokrasi (Garasi) di Sulsel, kata dia, itu menjadi hal penting karena inisiatif bergerak dan lahir dari pengawas partisipatif.
"Garasi salah satu terobosan Bawaslu Sulsel yang kalau bisa diimpelementasikan dengan daya jangkau lebih luas dan inovasi lebih banyak, maka akan mampu menghadang lebih banyak potensi kerawanan di Sulsel," tutur Lolly.
Ia berharap dari forum ini akan lahir pemikiran-pemikiran orisinil dari pengawas partisipatif melalui para alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) karena nantinya kolaborasi dengan Bawaslu di daerah jauh lebih baik.
