• Minggu, 4 Desember 2022

Bahas Nasib Pegawai Non-ASN dengan Komisi II DPR RI, Menteri PANRB Tawarkan Tiga Opsi Dilematis

- Rabu, 23 November 2022 | 11:31 WIB
Gelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) menawarkan tiga opsi alternatif, solusi mengakomodir pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) atau honorer di Tanah Air. || Foto: KemenPANRB
Gelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) menawarkan tiga opsi alternatif, solusi mengakomodir pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) atau honorer di Tanah Air. || Foto: KemenPANRB

nttmediaexpress.com | Gelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) menawarkan tiga opsi alternatif solusi untuk mengakomodir pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) atau honorer di Tanah Air.

"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, Senin (21/11/2022), di Gedung Nusantara II, Jakarta.

Baca Juga: BKN Merilis Statistik ASN, Jumlah PNS di Indonesia Menurun 4,1 Persen Tahun 2021

Menteri Anas menjelaskan solusi alternatif yang ditawarkan tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing serta dapat dipertimbangkan oleh semua pihak.

"Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan," kata Anas.

Alternatif solusi pertama, papar Anas, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Apabila seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi ASN tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar.

Baca Juga: Presiden Terbitkan Aturan Terbaru THR dan Gaji Ke 13 bagi ASN, TNI, dan Polri

Apabila solusi pertama digunakan maka, jelas Menteri Anas, maka tantangannya adalah terletak bagaimana menentukan kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN itu sehingga layak diangkat menjadi ASN.

"Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat," ujarnya.

Alternatif solusi kedua, tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. Opsi ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik.

Halaman:

Editor: Yohanes Marto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Zulfan Lindan Sebut Surya Paloh Tidak Paham Ideologi

Senin, 28 November 2022 | 20:24 WIB

SBY - Megawati duduk satu meja, politik memang dinamis

Kamis, 17 November 2022 | 10:01 WIB
X