Dewan Pers Bersama Polri Berkomitmen Cegah Polarisasi Isu Jelang Pemilu 2024

NTT Express, JAKARTA - Dewan Pers bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat untuk menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka mencegah polarisasi isu politik menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Kedua lembaga tersebut berkomitmen untuk memberikan pendidikan dan literasi tentang bagaimana menjaga ruang politik tetap sehat. Polri dan Dewan Pers akan membuat program bersama pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi pencegahan polarisasi Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga: Arus Politik Jelang Pemilu 2024 Semakin Kencang, Dewan Pers Menaruh Harapan Penyeimbang Kepada Media

“Tantangan ke depan yang akan kita hadapi membutuhkan kesepahaman tentang pemberitaan dan cooling system yang saat ini dilaksanakan Polri untuk mencegah polarisasi yang bisa memecah belah persatuan anak bangsa dan acap muncul karena penggunaan politik identitas dalam pemilu,” ujar Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat audiensi dengan Dewan Pers di Mabes Polri Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Baca Juga: Hasto Sebut Kultur Pendukung Wong Cilik Sehingga PDIP Tak Mungkin Koalisi Antar Partai Elit

Ia mengutarakan, tantangan ke depan akan menjadi semakin besar. Untuk itu dibutuhkan upaya mengurangi potensi-potensi perpecahan. Menurut Kapolri, upaya itu selalu ia sampaikan setiap bertemu dengan seluruh elemen masyarakat dan semua tokoh. Mantan Kabareskrim Polri itu menyampaikan terima kasih atas kunjungan Dewan Pers. 

“Kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik dan mendukung kemitraan antara pers atau rekan-rekan media dan kepolisian. Kita sama-sama selalu berada di lapangan dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita," papar Sigit.

Baca Juga: Hasto Sebut PDIP Memiliki Kedekatan Historis Dengan 6 Partai Besar Kecuali PKS dan Demokrat

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, menjelaskan bahwa dalam menghadapi Pemilu 2024, Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama, yakni menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial. Dia berharap masyarakat kelak tidak terpecah belah.

“Kawan-kawan media seyogyanya tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai. Kita benar-benar harapkan itu tidak dipakai lagi," katadia.

Baca Juga: Ketua PP PMKRI Nyatakan Sikap Mendukung dan Kawal Pembangunan IKN

Prof. Azra juga menginginkan adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong yang dapat berimplikasi pada perpecahan bangsa. Keinginan terjadinya peningkatan kualitas jurnalistik itu juga disampaikan oleh kapolri.

Baca Juga: Kepemimpinan AHY, Elektabilitas Demokrat Naik Hingga Masuk Tiga Besar

“Kita minta pelayanan yang diberikan berdasarkan pada jurnalisme terverifikasi. Bukan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya," tutur ketua Dewan Pers.

Dalam audiensi itu Prof Azra juga didampingi pengurus Dewan Pers lainnya. Mereka yang ikut hadir adalah M Agung Dharmajaya (wakil ketua) serta para anggota Dewan Pers, yakni Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Atmaji Sapto Anggoro, Totok Suryanto, dan Yadi Hendriana.***