• Minggu, 4 Desember 2022

Arus Politik Jelang Pemilu 2024 Semakin Kencang, Dewan Pers Menaruh Harapan Penyeimbang Kepada Media

- Kamis, 23 Juni 2022 | 23:38 WIB
Arus Politik Jelang Pemilu 2024 Semakin Kencang, Dewan Pers Berharap Peran Media Sebagai Penyeimbang Semakin Diperkuat. || Foto: Gedung Dewan Pers. Dok. Istimewa.
Arus Politik Jelang Pemilu 2024 Semakin Kencang, Dewan Pers Berharap Peran Media Sebagai Penyeimbang Semakin Diperkuat. || Foto: Gedung Dewan Pers. Dok. Istimewa.

NTT Express, JAKARTA - Arus koalisi partai politik menuju pemilu tahun 2024 semakin kencang. Praksis politik nampak semakin ramai bahkan tidak ada satu lembaga pun selain Pers dan media yang bisa menjadi lembaga independen dan penyeimbang di lini tengah pada perhelatan politik Pemilu 2024.

Ketua Dewan Pers, Prof. Azyumardi Azra, menekankan terkait pentingnya peran pers sebagai penopang demokrasi di tengah situasi rumit menjelang pemilu tahun 2024. Hal tersebut harus dilakukan karena peran lembaga lain, selain Pers, belakangan ini, berjalan tapi kurang optimal.

Baca Juga: Kepemimpinan AHY, Elektabilitas Demokrat Naik Hingga Masuk Tiga Besar

“Fungsi media sebagai lembaga penyeimbang (checks and balance) harus makin diperkuat. Pers tidak hanya penyeimbang dan mitra kritis bagi pemerintah tetapi juga bagi parpol yang sudah masuk dalam koalisi besar,” ujar Prof Azra dalam kunjungan ke kantor Redaksi Kompas, Selasa (21/6/2022) di Jakarta.

Ikut mendampingi Prof Azra, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, dua anggota Dewan Pers, yakni Asmono Wikan dan Paulus Tri Agung Kristanto. Sedangkan dari tuan rumah hadir Pemimpin Umum Kompas, Lilik Oetama; Wakil Pemimpin Umum, Budiman Tanuredjo; CEO Kompas Gramedia Media, Andy Budiman; Pemred Kompas, Sutta Dharmasaputra, Pemred Kompas.com, Wisnu Nugroho, Pemred Kompas TV, Rosiana SIlalahi; Pemred Kontan, Ardian Taufik G; dan jajaran redaksi lainnya.

Baca Juga: Hasto Sebut Kultur Pendukung Wong Cilik Sehingga PDIP Tak Mungkin Koalisi Antar Partai Elit

Ketua Dewan Pers menuturkan, jika peran sebagai penyeimbang itu berjalan baik, maka hal itu akan menjadi indikasi kemajuan sebuah negara. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, indikasi kemajuan itu perlu dipertahankan.

Orang-orang kritis di media podcast, kata Prof Azra, juga sering minta perlindungan Dewan Pers karena sering mendapat perundungan. Ia berharap media bisa merapatkan langkah dan membangun kohesi sosial.

Baca Juga: Hasto Sebut PDIP Memiliki Kedekatan Historis Dengan 6 Partai Besar Kecuali PKS dan Demokrat

“Hilangkan penggunaan istilah yang bisa memecah belah bangsa, termasuk sebutan kadrun dan cebong. Pers juga harus mengkritisi kurangnya keadaban dan kedisiplinan masyarakat,” kata dia.

Halaman:

Editor: Yohanes Marto

Sumber: Dewan Pers

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Zulfan Lindan Sebut Surya Paloh Tidak Paham Ideologi

Senin, 28 November 2022 | 20:24 WIB

SBY - Megawati duduk satu meja, politik memang dinamis

Kamis, 17 November 2022 | 10:01 WIB
X