• Minggu, 4 Desember 2022

Pemerintah Rumuskan Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Begini Arah Kebijakannya

- Selasa, 21 Juni 2022 | 00:55 WIB
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sudirman, saat membuka Rakor lintas Kementerian yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Rabu (15/6/2022). || Foto: Biro Humas Komenko PMK
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sudirman, saat membuka Rakor lintas Kementerian yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Rabu (15/6/2022). || Foto: Biro Humas Komenko PMK

NTT Express, Jakarta - Dalam rangka mereview kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan rencana strategis Dana Desa Tahun 2023, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas Kementerian dan lembaga, di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga: Jokowi Sukses Bangun Desa, Gus Halim Laporkan Rincian dan Jenis Program Selama Periodesasi Dana Desa

Tiga isu penting rumusan penggunaan DD yang dibahas pada Rakor pengguna yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK itu, diantaranya yaitu pertama adalah terkait kebijakan realokasi dana sisa BLT Dana Desa yang tidak terserap. Kedua, terkait rencana kebijakan Dana Desa tahun 2023. Ketiga yaitu terkait rencana tindak lanjut hasil monitoring penggunaan dana desa tahun 2022.

Baca Juga: Jelang Hari Ulang Tahun Presiden Jokowi, Tagar HBDJokowi Trending di Twitter

"Dalam rakor ini kita perlu diskusikan kebijakan realokasi sisa BLT Desa yang tidak terserap. Kedua, rencana kebijakan Dana Desa Tahun 2023. Ketiga, kendala dan tindak lanjut hasil monitoring di lapangan", jelas Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sudirman, saat membuka Rakor lintas Kementerian berlangsung di Kantor Kemenko PMK.

Baca Juga: The 1st G20 Health Ministers Meeting, Bahas Kesiapan Ketahanan Kesehatan Global Hadapi Pandemi

Deputi Sudirman juga menyampaikan bahwa kolaborasi Kementerian/Lembaga harus terus dilaksanakan melalui monitoring bersama dan rapat rutin tingkat teknis.

"Kami apresiasi kebijakan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Harapannya isu-isu tematik perlu terus dikawal dan ditindaklanjuti pada rapat tingkat teknis segera," pungkas Deputi Sudirman.

Baca Juga: 48,9 Juta Penduduk Indonesia Telah Jalani Vaksinasi Covid-19 Booster

Rakot dihadiri oleh Deputi PMK Sekretariat Kabinet, Deputi II Kantor Staf Presiden, Deputi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa (FKAD) dari Kemendagri, Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu, serta Perwakilan Kemendesa PDTT dan Bappenas.

Halaman:

Editor: Yohanes Marto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Zulfan Lindan Sebut Surya Paloh Tidak Paham Ideologi

Senin, 28 November 2022 | 20:24 WIB

SBY - Megawati duduk satu meja, politik memang dinamis

Kamis, 17 November 2022 | 10:01 WIB
X