Respon Protes Tarif Masuk TNK, Bupati Edi Endi Hanya Bisa Menyampaikan Hal yang Bisa Disampaikan Kepada VBL

- Selasa, 19 Juli 2022 | 04:26 WIB
Gelombang protes kenaikan tarif tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) sampai 30 Juli 2022 atau berlangsung selama dua pekan kedepan, terhitung sejak Senin (18/07/2022). Massa aksi mendesak Pemprov NTT segera mencabut kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat Labuan Bajo . || Foto: FORMAPP MABAR
Gelombang protes kenaikan tarif tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) sampai 30 Juli 2022 atau berlangsung selama dua pekan kedepan, terhitung sejak Senin (18/07/2022). Massa aksi mendesak Pemprov NTT segera mencabut kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat Labuan Bajo . || Foto: FORMAPP MABAR

NTT Express, LABUAN BAJO - Respon protes kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo, Bupati Manggarai Barat (Mabar) Edi Endi menyebut hanya hanya menyampaikan hal yang bisa disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).

Baca Juga: Gelombang Protes Tarif Masuk TNK Sampai 30 Juli, Massa Aksi Ancam Boikot Bandara Internasional Komodo.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Edi Endi, kepada massa aksi demonstrasi menolak kebijakan Pemprov NTT terkait rencana kenaikan tarif masuk TNK di Labuan Bajo, pada Senin, (18/07/2022).

"Besok kita bicarakan di sini. Yang kami bisa pastikan, kami akan teruskan kepada pemerintah Provinsi NTT dan pusat untuk memperjuangkan apa yang menjadi kerinduan kita bersama," kata Bupati Edi Endi, seraya mengajak massa untuk agar bersedia menggelar berdialog dengan pemerintah yang rencananya akan dilaksanakan pada Selasa, 19 Juli 2022 di Kantor Bupati Mabar.

Baca Juga: Gelombang Protes Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Memuncak, Massa Aksi Geruduk Balai TNK

Pada kesempatan tersebut, Bupati Mabar menjelaskan pengelolaan tempat wisata di kawasan TNK merupakan kewenangan dan otoritas Pemerintah Pusat, meskipun secara administrasi masuk dalam wilayah Manggarai Barat.

Pemerintah daerah, menurut Bupati Edi Endi, tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan zona wisata di kawasan TNK. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus taat dan tunduk atas keputusan dari pemerintah pusat sebagai bagian dalam bingkai otonomi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga: Anggota DPR RI Ansy Lema Tolak Komersialisasi Secara Brutal di Pulau Komodo dan Pulau Padar

Bupati mengajak warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (FORMAPP MABAR) untuk berdialog dan merumuskan tuntutan secara bersama untuk dibawa ke pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Sebagai kepala daerah, Bupati Edi Endi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak dialami oleh pelaku pariwisata dan segenap masyarakat di Labuan Bajo terkena atas kebijakan kenaikan tarif masuk TNK yang mulai berlaku 1 Agustus 2022.

Halaman:

Editor: Yohanes Marto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X